BAPPEDA KABUPATEN LEBAK GELAR PELATIHAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD)

KABUPATEN LEBAK- Dalam Rangka Persiapan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten lebak Tahun 2022, Proses Perencanaan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam  Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dilakukan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), dengan ini Bappeda Kabupaten Lebak menggelar pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Adapun waktu Pelaksanaannya melalui 4 (empat) tahapan yaitu Tahap Pertama, pelatihan usulan Musrenbang Desa selama 7 hari yang dimulai dari tanggal 10 sampai dengan 18 desember 2020, dengan peserta dari perwakilan setiap Desa yang didampingi perwakilan Kecamatan masing-masing dengan jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 345 orang dan perwakilan Kecamatan sebanyak 28 orang, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; Tahap Kedua, pelatihan usulan Musrenbang Kecamatan selama 1 hari, pada tanggal 21 desember 2020, dengan peserta Kecamatan sebanyak 28 orang; Tahap Ketiga, pelatihan usulan reses DPRD selama 1 hari, pada tanggal 22 desember 2020, dengan peserta Anggota DPRD atau yang mewakili sebanyak 50 orang; Tahap Keempat, pelatihan validasi usulan masyarakat dan DPRD serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, selama 1 hari pada tanggal 23 desember 2020 sebanyak 61 orang. Dengan Metode Pelaksanaan mengingat kondisi pelaksanaan kegiatan masih dalam masa PSBB maka semua tahapan pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui Zoom Meeting.

Dalam kesempatan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Ir. H. Dede Jaelani, MM memberikan arahan sekaligus membuka acara pelatihan Aplikasi SIPD. Dalam paparannya pada tahun 2019 telah dikeluarkan dua regulasi yang sangat mempengaruhi perubahan tata kelola pemerintahan daerah, terutama pada wilayah perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Ujarnya Ada dua regulasi yang mempengaruhi perubahan tata kelola pemerintahan daerah yaitu ke- satu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan yang ke-dua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan pasal 4 permendagri 70 tahun 2019 tersebut diamanatkan setiap pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas Informasi pembangunan daerah; dan Informasi keuangan daerah. Informasi pemerintahan daerah tersebut dikelola dalam SIPD.

  • Implementasi SIPD mulai kita lakukan pada bulan juli 2020 untuk penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2021. Proses tersebut merupakan masa transisi baik dari segi aplikasi (sebelumnya simral), juga dari segi penggunaan nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan.

Proses transisi tersebut berimplikasi tidak terhubungnya secara sistem antara proses perencanaan partisipatif yang telah dilaksanakan melalui musrenbang desa, musrenbang kecamatan, maupun reses dprd (pada aplikasi simral) dengan tahapan penganggaran yang dimulai dari dokumen kua ppas hingga penatapan apbd tahun 2021 (pada aplikasi sipd).

  • Pelaksanaan pelatihan ini, penting kita laksanakan dalam rangka mempersiapkan proses perencanaan tahun anggaran 2022 yang akan kita mulai pada bulan januari 2021.
  • Pada aplikasi SIPD sudah diatur setiap tahapan perencanaan, untuk itu kami harapkan agar setiap stakeholder dapat mengikuti proses inputing sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Pada kesempatan ini juga Ir. H. Dede Jaelani, MM menyampaiakan , terutama kepada kepala perangkat daerah, termasuk kecamatan untuk mempersiapkan penyusunan perubahan rpjmd tahun 2019-2024, sebagai tindak lanjut atas perubahan sotk dan nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan. Cermati setiap kewenangan yang diberikan pada setiap urusan pembangunan, serta pastikan cascading kinerja pada setiap leveling jabatan dapat terukur dan mampu direalisasikan dengan baik pada akhir periode RPJMD

Dalam kesempatan ini juga Kepala Bappeda Kabupaten Lebak Ir. Hj. Virgojanti, M.Si memberikan arahan kepada  semua Peserta Pelatihan Aplikasi SIPD berkaiatan dengan Dasar Hukum dan Tujuan Pelaksanaan Pelatihan Aplikasi SIPD, Dasar hukum tersebut mengacu pada  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Tujuan dari Pelaksanaannya yaitu Untuk  Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa, Kecamatan, Perangkat Daerah, Serta Pendamping Anggota DPRD Dalam Melakukan Proses Inputing Pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Bila terdapat ketidakjelasan dalam hal penginputan pada aplikasi SIPD akan kami fasilitasi konsultasi secara virtual dengan menghubungi pendamping instruktur masing – masing desa. Harapan hasil dari pelaksanaan pelatihan ini yaitu, proses penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun Anggaran 2022 dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Tahapan Pembangunan