OPTIMALISASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT

Serang – Bertempat di Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten Beberapa Perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah mulai dari Bappeda, Sekretariat Daerah, serta Dinas Teknis Provinsi/kabupaten/kota Se-Provinsi Banten mengikuti Rapat Koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Rapat koordinasi yang digelar pada tanggal 8 Agustus 2019 ini menghadirkan narasumber baik dari pusat maupun daerah.  Bappeda Kabupaten Lebak pun turut hadir dalam acara rakor tersebut.

Secara teoritis, Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan implementasi dari New Public Service yang sebelumnya telah berkembang New Public Management dan Old Public Administration dalam sistem administrasi pemerintahan. Perspektif New Public Service menghendaki peran administrator publik untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan prima menjadi produk utama dari kinerja administrator publik.

Lebih lanjut dalam PP No. 2 Tahun 2018 dijelaskan Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara maksimal Secara spesifik dikeluarkan pula Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Jenis SPM yang diberikan kepada masyarakat meliputi pelayanan Pendidikan, kesehatan, kebutuhan air minum dan air limbah, rumah layak huni, ketentraman dan ketertiban umum, rehabilitasi sosial dan lain sebagainya yang secara jelas tertuang dalam PP No. 2 Tahun 2018.

Tahapan penerapan SPM akan dilakukan melalui: (1) pengumpulan data; (2) perhitungan pelayanan dasar: (3) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (4) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Sejalan dengan itu, Bappeda Kabupaten Lebak sebagai OPD yang mengkoordinasikan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah punya peran penting atas keberhasilan SPM. Secara teknis SPM akan diintegrasikan ke dalam indikator program/kegiatan yang tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra -PD, RKPD dan Renja-PD yang dibiayai melaui APBD. Melalui optimalisasi SPM ini diharapkan kesejahteraan dan kebutuhan layanan dasar masyarakat bisa terpenuhi secara optimal.