AUDIENSI EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Lebak- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lebak kedatangan Bappenas beserta Tim dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRA), di sambut baik oleh kepala Bappeda Lebak Ir. Hj.Virgojanti, M.Si beserta para kepala bidang  bertempat di Ruang Rapat kepala Bappeda lebak, Rabu (21/08/2019).

Dalam paparannya Kepala Bappeda mengungkapkan rasa terimakasih kepada Bappenas dan Tim dari untirta yang sudah memilih kabupaten lebak sebagai bahan evaluasi pembanguan daerah. Selain itu kepala bappeda menjelaskan, bahwa kabupaten lebak adalah kabupaten terluas yang ada di provinsi banten dengan luas wilayah sebesar 304.472 Ha (3.044,72 Km2) yang terdiri dari 28 kecamatan dengan 340 desa dan 5 kelurahan. Ia juga menyampaikan bahwa tahun ini kabupaten lebak telah lepas dari predikat kabupaten tertinggal menurut peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal (PERMENDPDT) No.79 Tahun 2019, meskipun begitu pemerintah masih memiliki PR yaitu dari 340 desa masih ada sekitar 196 desa tertinggal berdasarkan indeks desa membangun. Tentunya ini menjadi PR pemerintah agar desa-desa tertinggal tersebut memiliki kesetaraaan dengan desa-desa yang lain sehingga tujuan pemerintah desa membangun bisa tercapai melalui pembangunan mulai dari pinggiran. Pemerintah kabupaten lebak akan terus optimis untuk memajukan kabupaten lebak dengan seluruh potensi yang dimiliki terlebih lebak memiliki strategis nasional seperti pembangunan Double Track KRL dan lain sebagainya. Ucap kepala bappeda

Seusai paparan dari kepala bappeda, ketua Tim dari Untirta Dr. Asep Ridwan, MT, Menjelaskan evaluasi pembangunan daerah ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan bappenas yang mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional menyatakan bahwa evaluasi adalah penilaian  yang sistematis dan objektif atas desain, implementasi dan hasil dari intervensi yang sedang berlangsung atau yang telah selesai. Definisi evaluasi tersebut selaras dengan definisi yang di kembangkan DAC-DECD (Development Assistance Committee The Organisation For Economic Co-operation and Development’s). Evaluasi bertujuan untuk menentukan tingkat relevansi, Efisiensi, Efektivitas, Dampak dan keberlanjutan Kebijakan /Program/Proyek. Evaluasi Seharusnya juga menyediakan informasi yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hasil Evaluasi dapat dimanfaatkan untuk proses pengambilan keputusan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan Nasional juga menegaskan bahwa penetapan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKP didasarkan atas evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya dan evaluasi kebijakan tahun berjalan.