Forum Pemetaan Kebutuhan Data Sistem Informasi Pembangunan Data (SIPD)

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang berbasis web merupakan wadah untuk mengumpulkan dan mengolah data/informasi pembangunan daerah. Selain hal tersebut, kegiatan SIPD juga menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi dan pengelolaan data serta informasi pembangunan daerah antara pemerintah pusat, Provinsi dan pemerintah daerah. Urgensi SIPD termuat  dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 274 yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan derah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Sehubungan dengan hal tersebut, serta mengingat pentingnya akan keterisian data dan kualita elemen data SIPD bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah, maka Bappeda Kabupaten Lebak menggelar Rapat Forum Pemetaan Kebutuhan Data  Sistem Informasi Pembangunan Data (SIPD), Selasa (25/06/2019) bertempat di Aula Bappeda Lebak. Acara  dibuka oleh Kepala Bidang P2EPD, WIDI FERDIAN, SP., MA. dan dihadiri oleh peserta Seluruh OPD.

Pada kesempatan ini, Kepala Bidang P2EPD,  mengatakan perlunya membentuk Forum Pemetaan Kebutuhan Data. “Forum data kita harus realisasikan dalam rangka menuju one data policy, kebijakan satu data.” Selama ini data yang digunakan terutama oleh instansi pemerintah baik itu untuk mendukung proses perencanaan sampai dengan evaluasi berbagai program kebijakan pembangunan.

Kemudian tujuan dari Forum Pemetaan Kebutuhan Data  yang nantinya akan dibentuk antara lain Pertama, sebagai wadah komunikasi, koordinasi terkait data. “dengan adanya forum data, disitulah kita melakukan koordinasi, jika ada data sektoral yang ingin dijadikan data statistik resmi, begitu data tersebut dijadikan statistik resmi, maka siapapun bisa menggunakannya,”katanya. Kedua, untuk mengidentifikasi dan menganalisis apa saja kebutuhan data di tingkat sektoral. Ketiga, penyamaan persepsi baik dalam pendekatan maupun lainnya. Keempat. Data dan informasi dapat disajikan sampai ke tingkat wilayah terkecil. Kelima, mengurangi kesenjangan antara kebutuhan data dan ketersediaan data. Keenam, pemanfaatan data.

Data dan perencanaan  merupakan satu kesatuan, perencanaan yang baik harus didukung oleh ketersediaan data maupun kualitas data yang baik. Oleh sebab itu keterisian data dan kualitas data SIPD sangat penting untuk dilaksanakan. sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 391 bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan  Daerah (informasi pembangunan dan keuangan Daerah) yang dikelola dalam suatu sistem informasi. Atas dasar inilah SIPD menjadi satu kesatuan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan. Ia juga mengatakan SIPD dalam penyusunan RPJMD akan menyuplai data untuk mengisi Bab. II Gambaran Umum Kondisi Daerah dan Bab. III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah.