Evaluasi Renja Triwulan I Ekonomi

Dalam rangka pelaksanaan proses pembangunan agar bisa berjalan dengan baik diperlukan fungsi control dari pemangku kepntingan, fungsi control sebagai mana dimaksud dapat berupa dilaksanakannya evaluasi maupun monitoring, dalam hal ini Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak memiliki fungsi mengkoordinasikan  pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi  di Kabupaten Lebak dengan Organisasi Perangkat Daerah  Mitra Ekonomi meliputi Dinas Pertanian dan Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Ketahanan Pangan, Perindustrian dan Perdagangan, Pariwisata, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Koperasi.

Adapun kegiatan evaluasi rencana kerja (renja) lingkup pembangunan bidang ekonomi dilaksanakan pada hari selasa tanggal 02 Mei 2019 dengan tujuan untuk membahas capain pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi sesuai dengan target yang  telah ditetapkan, selain itu juga dibahas tingkat persentase capaian realisasi fisik maupun realisasi anggaran pada triwulan 1 ini, selain itu juga dengan dilaksanakannya evaluasi rencana kerja pada lingkup ekonomi ini juga di bahas kesulitan yang dihadapi oleh OPD dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Dari kegiatan evaluasi rencana kerja yang telah dilaksanakan pada umumnya dinas/OPD di lingkup bidang ekonomi belum mencapai target yang telah ditetapkan baik dari realisasi tingkat capaian anggaran dan realisasi fisik pekerjaan hal ini terjadi karena masih banyaknya proses pergeseran anggaran yang dilaksanakan oleh OPD pelaksana kegiatan, masih berlangsungya proses pengadaan barang dan jasa pada OPD yang bersangkutan,  selain itu juga pengaruh pelaksanaan kebijakan Non tunai juga turut mempengaruhi pada tingkat penyerapan anggaran adapun tingkat capaian anggaran pada lingkup bidang ekonomi meliputi dinas pertanian dan perkebunan tingakat realisasi anggaran 3.00 %, dinas perikanan 8,88 %, dinas peternakan 11, 00 %, dinas ketahanan pangan 5,37 %, dinas penanaman modal dan perijinan terpadu satu pintu 15,33 %, dinas koperasi dan UKM 13,46 %, dinas tenagakerja dan Transmigrasi 12,19 % dan dinas pariwisata 6,17 %. Pada umumnya penyerapan masih berkisar pada penarikan honorarium pelaksana kegiatan dan pelaksanaan perjalanan dinas, untuk mengejar target penyerapan anggaran pada triwulan berikutnya diperlukan kerja keras dari dinas terkait.