Ditjen Bina Pembangunan Daerah Bahas Pemanfaan Aplikasi E-Planning dalam menyusun dokumen perencanaan pada aplikasi e-planning RKPD SIPD

JAKARTA – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri melakukan pertemuan dalam rangka pembahasan pemanfaatan aplikasi e-planning Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada Selasa, (11/4/2019) di Data Center SIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan.

Pertemuan tersebut penting dilakukan agar Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melalui subdirektorat wilayah maupun Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah dapat ikut serta dalam mengawal pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pada aplikasi e-planning RKPD SIPD yang dilaksanakan di Data Center SIPD.

Hal-hal yang dibahas pada pertemuan tersebut antara lain:

1) sosialisasi aplikasi perencanaan lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah;

2) dalam rangka implementasi aplikasi e-planning SIPD, beberapa pilihan yang dapat dilaksanakan seperti integrasi aplikasi, daerah memberikan data yang akan diinput ke database aplikasi e-planning RKPD SIPD, serta daerah menggunakan aplikasi e-planning RKPD SIPD;

3) Subdit wilayah diminta ikut mendorong daerah untuk menggunakan aplikasi e-planning RKPD SIPD;

4) Subdit wilayah Direktorat PEIPD mempunyai hak melihat penyusunan RPJMD dan RKPD sementara untuk Subdit SUPD akan diberikan hak melihat penyusunan Renstra dan Renja;

5) diharapkan pada rancangan awal RKPD 2021 sudah berbasis e-planning SIPD sebagai bahan/ranah Rakortek bersama kementerian/lembaga dan daerah (perlu disepakati);

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/1331/SJ tanggal 13 Februari 2019 tentang Penerapan e-Planning Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Diharapkan Subdit wilayah Direktorat PEIPD dan Subdit urusan Direktorat SUPD I hingga SUPD IV untuk mengawal daerah untuk melakukan input di aplikasi SIPD baik e-database maupun e-planning.