PEMBAHASAN DAN PENETAPAN DATA RUMAH TANGGA MISKIN DALAM PROGRAM MAKNISME PEMUTAHIRAN MANDIRI (MPM) TINGKAT KECAMATAN DI KECAMATAN PANGGARANGAN

Kecamatan Panggarangan- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lebak melakukan Kegiatan  Pembahasan Dan Penetapan Program Rumah Tangga Miskin Melaui Maknisme Pemutahiran Mandiri (MPM). Yang merupakan  (Bantuan Keuangan Provinsi) Tahun Anggaran 2018 di Kecamatan Panggarangan. Program Rumah Tangga Miskin Melaui Maknisme Pemutahiran Mandiri (MPM) di ikuti oleh rumah tangga miskin yang belum terdaftar pada basis data terpadu (BDT) Tahun 2015 di setiap Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Panggarangan. Kegiatan tersebut di laksanakan dari tanggal 24 sampai dengan 30 September tahun 2018

Adapun tahapan pelaksanaan mekanisme pemutahiran yakni Pertama Musyawarah Desa adalah Masyarakat didesa /kelurahan berhak untuk berpartisipasi dalam seluruh tahapan kegiatan mekanisme pemutahiran mandiri, diharapkan adanya keterlibatan dari masyarakat dan desa dapat memberikan informasi yang akurat dan objektif. Dalam menjaring informasi tersebut musyawarah desa di kabupaten lebak dilaksanakan dari tanggal 24 sampai 30 september 2018. Dan juga Peserta musyawarah desa ini selain dari perangkat desa juga terdiri dari RT,RW dan Tokoh Masyarakat. Informasi yang ingin didapat dari musyawarah desa ini adalah jumlah rumah tangga miskin yang belum terdaftar pada basis data terpadu (BDT) 2015. Dalam hal ini dapat berpedoman pada masyarakat yang mendapat bantuan beras sejahtera (Restra) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Kedua Pendaftaran Rumah Tangga Miskin, Pada tanggal 19 september 2018 sampai dengan 03 oktober 2018 dilaksanakan pendaftaran rumah tangga miskin melalui mekanisme pemutahiran mandiri di 345 desa/kelurahan se-kabupaten lebak. Pendaftaran dilaksanakan secara aktif dan pasif. Dalam program ini rumah tangga miskin diwajibkan mendaftar langsung dan tidak boleh diwakilkan atau didaftarkan oleh orang lain selain oleh anggota rumah tangganya sendiri. Sedangkan yang lansia ataupun penyandang disabilitas wajib didatangi oleh petugas pendaftar. Ketiga Supervisi Pendaftaran adalah Supervisi pendaftaran dilakukan pada saat pendaftaran masih bertanggungjawab yaitu tanggal 19 september sampai dengan 03 oktober 2018. Tujuannya yaitu untuk mengetahui permasalahan dan kesulitan di lapangan. Supervisi dilakukan di 28 kecamatan dengan sampling 1 desa/kelurahan setiap kecamatan. Di awal program ini pemerintah memperkirakan rumah tangga miskin yang mendaftar hanya 10% dari BDT 2015 (105.000 RTM) yaitu sebanyak 10,500 RTM, sehingga hanya mengadakan form sesuai kebutuhan. Namun hal ini menyebabkan timbulnya permasalahan di lapangan adalah kekurangan lembaran form pendafataran. Solusi pemerintah kabupaten akhirnya mengadakan penambahan pada form tersebut. Dan Pada supervisi ini juga ditemukan adanya masyarakat yang belum memiliki kartu identitas seperti KTP dan Kartu Keluarga. Terkadang ditemukan kartu identitasnya masih yang lama belum E-KTP. Hal ini menyebabkan masyarakat yang dapat dikategorikan rumah tangga miskin tidak pernah tersentuh bantuan. Pada program ini rumah tangga yang mendaftar harus melampirkan E-KTP dan Kartu keluarga. Keempat Identifikasi Awal (ENTRI DATA PENDAFTARAN) Identifikasi awal atau entri data pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 04-15 oktober 2018 di 28 Kecamatan oleh petugas entri data dibantu oleh petugas desa masing-masing. Tujuan identifikasi awal ini adalah untuk mengetahui apakah data rumah tangga miskin yang diinput tersebut sudah terdaftar atau belum di basis data terpadu (BDT) 2015. Apabila sudah terdaftar sistem akan menolak rumah tangga miskin tersebut untuk terdaftar sebagai rumah tangga baru (RTB) Kecuali didaftarkan sebagai rumah tangga perubahan (RTP). Dan pada tahap ini diperlukan koordinasi antara petugas desa dan petugas kecamatan karena apabila data yang dimasukan terdapat kesalahan diharuskan melapor ke instruktur entri data TNP2K jakarta melalui administrator data kabupaten untuk memperbaikinya. Kelima Penentuan Prelist Merupakan rumah tangga yang akan dilakukan verifikasi baik itu RTP maupun RTB, Pada Pembahasan Dan Penetapan Program Rumah Tangga Miskin Melaui Maknisme Pemutahiran Mandiri (MPM) dikecamatan Panggarangan berjumlah 0 Rumah tangga perubahan dan rumah tangga baru berjumlah 2471 jadi total keseluruhan jumlahnya adalah 2471.

Pembahasan Dan Penetapan Program Rumah Tangga Miskin Melaui Maknisme Pemutahiran Mandiri (MPM) sebagai penanggungjawab melibatkan seluruh bidang yang ada di Bappeda kabupaten lebak yakni Bidang P2EPD, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan, Bidang Infrastruktur dan   Kewilayahan, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Penelitian dan Pengembangan serta Sekretariat. Kegiatan tersebut harus di sesuaikan dengan Aplikasi  dan verifikasi harus mengacu pada jumlah rumah tangga miskin yang mendaftar di setiap desa/kelurahan yang ada di kecamatan Panggarangan, Ungkap Ovik Heryawan Selaku Narasumber pada Kegiatan tersebut.

Demikian dengan Udin Firdaus SPd, MM selaku Sekertaris Camat Panggarangan mengungkapkan ‘’Sebelum masuk kepada tahapan Verifikasi data rumah tangga miskin perkepala keluarga  sebaiknya para tim Verifikasi yang dari desa/kelurahan ataupun kecamatan Panggarangan harus mencocokan atau menyelaraskan dengan kodisi fisiknya yang akan di Verifikasi. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses Verifikasi