RAPAT PEMERINTAH DAERAH KONFIRMASI HASIL EVALUASI PERUBAHAN APBD TAHUN 2018

KABUPATEN LEBAK- Dalam Upaya Penikatan APBD Kabupaten Lebak, berdasarkan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten lebak tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 dan rancangan peraturan bupati lebak tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA)  kabupaten lebak mengconfirmasi hasil evaluasi perubahan APBD TA. 2018. Dalam RAPERDA tersebut dihadiri oleh kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Banten, Kepala BPKAD Kabupaten Lebak, Sekertaris BPKAD Kabupaten Lebak, Kepala Bidang Anggran BPKAD Kabupaten Lebak, Kepala Bidang P2EPD BAPPEDA Kabupaten Lebak dan DPRD Kabupaten Lebak.

Adapun Tujuan dari pembahasan tersebut hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten lebak tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 dan rancangan peraturan bupati lebak tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 yang terdiri dari:

  1. Ringkasan APBD atau Ringkasan Perubahan APBD
  2. Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
  3. Rincian APBD atau Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah , Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
  4. Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
  5. Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
  6. Daftar Jumlah pegawai per golongan dan per jabatan
  7. Daftar piutang Daerah
  8. Daftar penyertaan modal (Investasi) Daerah
  9. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset tetap Daerah
  10. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset lain-lainnya
  11. Daftar Kegiatan -kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini
  12. Daftar Dana Cadangan Daerah dan
  13. Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah

Sehubungan dalam hal tersebut  penjabaran perubahan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dapat di simpulkan sebagai dokumen evaluasi yang terdiri dari :

  1. Kebijakan umum
  • Hasil evaluasi perubahan RKPD tahun 2018
  • Konsistensi antar dokumen perencanaan RKPD perubahan, KUA PPAS-P, nota keuangan dan Raperda tentang perubahan APBD.
  • Sinkronisasi Kebijakan Pusat – Daerah Sinergitas Prioritas RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2018 dengan Prioritas Provinsi Banten dan Nasional
  1. Pendapatan daerah

 

  • Lampiran I Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018, pendapatan semula dianggarkan sebesar Rp. 2.414.033.537.100,00 menjadi Rp. 2.511.747.359.526,00 bertambah Rp. 97.713.822.426,00 atau 4,05% berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah
  • Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Lebak tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018, mencantumkan target pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah yang mengalami kenaikan/ penurunan signifikan antara lain pada rincian obyek pendapatan antara lain sebagai berikut, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, lain-lain PAD yang sah
  • Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Lebak tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 pada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) mencantumkan anggaran pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi sebesar Rp. 98.289.843.000,00 menjadi Rp. 111.773.323.366,00 bertambah Rp. 13.483.480.366,00 atau 13.72%
  • Pemerintah kabupaten lebak harus mengalokasikan program prioritas daerah yang bersumber dari dana transfer umum yang penggunanya diarahkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, sebagimana diamanatkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2018
  • Pendapatan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dana/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transfortasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
  • Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk menandai pelayanan kesehatan masyrakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
  1. Belanja Daerah
  • Rancangan peraturan daerah kabupaten lebak tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018, mencantumkan anggaran belanja daerah semula sebesar Rp. 2.482.311.777.239,00 menjadi Rp. 2.707.075.580.543,81 bertambah Rp. 224. 763.803.304,81 atau 9,05%
  • Alokasi anggaran untuk fungsi Pendidikan pada rancangan peraturan daerah kabupaten lebak tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 semula dianggarkan sebesar Rp. 952.554.693.025,00 atau 38,37% dari belanja daerah sebesar Rp.2.482.311.777.239,00 bertambah menjadi Rp. 991.957.005.072,00 atau 36,64% dari belanja daerah Rp. 2.707.705.580.543,81
  • Alokasi anggaran urusan kesehatan
  • Jumlah alokasi anggaran untuk jenis belanja
  • Dan lain-lainnya
  1. Pembiayaan
  • Pemerintah kabupaten lebak harus menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi.
  1. Lain-lainnya
  • Aspek legalitas

Dalam kolom penjelasan lampiran II rancangan peraturan bupati lebak tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018.