KAJIAN TENOKRATIK RPJMD

RANGKASBITUNG – Masa jabatan Bupati Lebak Periode 2014-2019 akan segera berakhir pada Januari 2019 mendatang. Seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati periode 2014-2019 tersebut, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Lebak menyusun kembali RPJMD untuk periode 2019-2023 dengan salah satu tahapannya adalah penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.  Rancangan teknokratik RPJMD disebutkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (27) adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Rapat Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD yang dilaksanakan pada Kamis (28/09/2018) di Aula Bappeda Lebak. Fokus pembahasan adalah permasalahan, isu strategis dan kondisi keuangan daerah. Dalam kesempatan itu Kepala Bappeda Kabupaten Lebak, Ir. Hj. Virgojanti, M.Si yang memimpin jalannya rapat mengingkatkan kembali kepada Tim khususnya BPKAD dan BAPENDA sebelum penyusunan RPJMD dilakukan, penting untuk menelaah kondisi keuangan daerah 2014-2019 dan prognosis keuangan daerah 2019-2023.

Selanjutnya Nurul Hakim, S.Hut.M,Sc mengemukakan “pendapatan daerah Kabupaten Lebak dalam kurun waktu 2019-2023 diprediksi mengalami peningkatan baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Namun demikian, pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi Banten belum bisa diproyeksikan dikarenakan besarannya bersifat anomaly”. Selain itu, kedepan Pemerintah daerah juga harus kreatif memanfaatkan momentum proyek strategis nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Lebak sebagai sumber pendapatan, misalnya pembangunan jalan tol” ungkap Sekretaris BPKAD itu.

Selanjutnya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak yang diwakili oleh Kabid Penerimaan dan Penagihan menyampaikan proyeksi pendapatan akan meningkat baik dari pajak daerah maupun retribusi. OPD ini juga akan mengoptimalkan wajib parkir di Kawasan Maja dan Rangkasbitung, optimalisasi penagihan PBB, Penerangan Jalan Umum, dan penertiban sejumlah reklame tanpa ijin melalui kerjasama dengan DPMPTS Kabupaten Lebak dan Satpol PP.Lebih Lanjut Kasubag Program Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak menambahkan, untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata, maka tiket retribusi objek wisata besarannya diatur oleh Bapenda bukan oleh pemerintah desa’ tuturnya.

Pada season akhir Dr. Gandung Ismanto, MM selaku Ketua Tim Ahli Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menyampaikan inventarisasi permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah tahun 2019-2023 di Kabupaten Lebak yang meliputi masalah pembangunan manusia, infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan publik. Untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dari stakeholder, Tim Ahli menyusun kuesioner online yang harus diisi oleh seluruh Kepala OPD yang didalamnya memuat 10 isu strategis lokal, 4 isu strategsi nasional dan 6 isu strategis global . Agenda selanjutnya, Tim Penyusun RPJMD akan melakukan focus discussion group  dengan seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebah.