MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

Pada Awal Tahun 2018 ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak sudah memulai perencanaan pembangunan untuk Tahun 2019. Proses perencanaan diawali dengan penyelenggaraan Konsultasi Publik, yang berlangsung pada tanggl 9 Januari 2018 di Aula Multatuli Sekretariat Daerah. Dalam sambutannya Hj. Iti Octavia Jayabaya Bupati Lebak menyampaikan pentingnya memperkuat sinergitas antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha, sebagai upaya mempercepat akselerasi pembangunan di Kabupaten Lebak. Untuk Tahun 2019, disamping pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan komoditas unggulan akan menjadi focus perhatian, terutama UMK yang membutuhkan pendampingan dalam meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan melalui fasilitasi sertifikasi.

Menurut Hj.Virgojanti selaku Kepala Bappeda Kabupaten Lebak, konsultasi public bertujuan untuk memperoleh saran dan masukan dari masyarakat, sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD. Dalam laporannya Hj.Virgojanti juga menyampaikan evaluasi kinerja pemerintah daerah sampai dengan tahun 2017, rencana pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018, serta rencana pembangunan tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan tahun 2017, atau Tahun ke-empat periode Pemerintahan Daerah 2014-2018, kinerja pemerintah daerah kabupaten Lebak telah mencapai 92,84%. Hasil tersebut lebih besar dibandingkan dari target yang direncanakan sebesar 80%. Pencapaian tersebut merupakan buah kerja bersama antara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Proporsi Anggaran Belanja Langsung Untuk Program Unggulan Kabupaten Lebak Pada Tahun 2018 Sebagai Berikut :

  1. Lebak Sehat Sebesar 317,18 Milyar Lebih
  2. Lebak Pintar Sebesar 234,79 Milyar Lebih
  3. Lebak Sejahtera Sebesar 296,39 Milyar Lebih.

            Selanjutnya menurut Kepala Bappeda, bahwa Alokasi APBD Tahun Anggaran 2018 dilihat dari upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan klaster, terdiri dari:

Klaster Pertama, melalui program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, dialokasikan sebesar 121,5 milyar lebih, diantaranya untuk program Jaminan Kesehatan Nasional, pelayanan kesehatan penduduk miskin, pendistribusian beras rastra  (Beras Sejahtera) Dan Rumah Tidak Layak Huni.

Klaster Kedua, melalui program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dialokasikan sebesar 4,2 milyar lebih diantaranya untuk peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, peningkatan pemberdayaan perempuan di perdesaan dan pengembangan lembaga ekonomi perdesaan.

Klaster Ketiga, melalui program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang dialokasikan sebesar 14,49 milyar lebih, diantaranya untuk pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

            Adapun Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Adalah “Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dan Pelayanan Publik Dalam Peningkatan Daya Saing Daerah” Dengan Prioritas Pembangunan Sebagai Berikut :

  1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah
  2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan
  3. Pembangunan Dan Pengembangan Pariwisata Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah
  4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Serta Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Proyeksi Pendapatan Daerah Pada Tahun 2019 Sebesar 2,31 Trilyun Lebih, Yang Terdiri Dari Pendapatan Asli Daerah Sebesar 299,189 Milyar Lebih, Dana Perimbangan Sebesar 1,56 Trilyun Lebih, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sebesar 450,71 Milyar Lebih. Proyeksi Pendapatan Ini Dirumuskan Dengan Mempertimbangkan Realisasi Tiga Tahun Terakhir Dan Target Pendapatan Tahun 2018.

Selanjutnya Untuk Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2019 Sebesar 2,30 Trilyun Lebih, Yang Terdiri Dari Belanja Tidak Langsung Sebesar 1,44 Trilyun Lebih, Dan Belanja Langsung Sebesar 864,04 Milyar Lebih. Adapun Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pada Tahun 2019 Sebesar 5 Milyar.

Kebijakan Dibidang Belanja Pada Tahun 2019 Tetap Memperhatikan Kebijakan Alokasi Yang Sudah Menjadi Ketentuan Pemerintah Pusat Dan Kita Senantiasa Berupaya Untuk Menyesuaikan Dengan Ketentuan Dimaksud  Antara Lain Dengan Mengalokasikan :

  1. Proporsi Belanja Pendidikan Sebesar 20%
  2. Proporsi Belanja Kesehatan Sebesar 10%
  3. Proporsi Belanja Infrastruktur Sebesar 25%
  4. Alokasi Dana Desa (Add) Sebesar 10% Dari Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak.