SOSIALISASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT (SIPBM)

Rangkasbitung—- Dalam rangka memperkenalkan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM), Bappeda Kabupaten Lebak mengadakan acara Sosisalisasi Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat di Aula Terbatas Setda Lebak pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 yang dihadiri oleh perwakilan dinas terkait dan 4 Kecamatan terpilih.

Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Paryono, S.Si, M.AP melaporkan bahwa  jumlah peserta sosialisasi 50 orang. Acara ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan tentang Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) yang pernah dilaksanakan oleh Kemendikbud pada Bulan Februari dengan mengundang perwakilan dari Bappeda dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

Dalam sambutannya Kepala Bappeda Lebak, Ir. Hj. Virgojanti, M.Si, mengatakan selama ini data yang dimiliki oleh Dapodik hanya data makro yaitu data siswa yang sekolah, sedangkan data siswa yang belum sekolah/ tidak sekolah tidak ada. Jika memang SIPBM ini bagus dan dapat digunakan untuk mendapatkan data sedetail mungkin dari tingkat Desa, kenapa tidak ke depannya kita laksanakan SIPBM. Kepala Bappeda Lebak juga mengatakan semoga dengan SIPBM segala aspek dapat dipenuhi baik di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, tenaga kerja, sosial, data kependudukan, sehingga dapat diketahui siapa saja yang berhak menerima bantuan seperti: BPJS, KIP, JKN, Rastra dan lain-lain.

Dalam acara itu dijelaskan oleh narasumber Drs. H. Wawan Ruswandi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak tentang “Data Kependidikan 2016/2017 Kabupaten Lebak”. Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak memiliki visi: “Mewujudkan Masyarakat Lebak Cerdas  dan Berkarakter Menuju Lebak Yang Maju Berbasis Pembangunan Perdesaan dan Ekonomi Kerakyatan”. Ada 4 pilar Lebak Cerdas:

  • Pendidikan gratis, terjangkau dan bermutu
  • Sekolah sehat, bersih, hijau dan bertaqwa
  • Lebak cerdas dengan membaca
  • Lebak berkarakter

Beliau juga mengatakan bahwa APK PAUD meningkat karena adanya program dari Kemendikbud untuk PAUD yaitu berupa pendanaan PAUD melalui ADD dan juga adanya BOP PAUD dari Kementerian. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Lebak masih rendah samapai saat ini baru mencapai realisasi 5.86. Menurut Kadis Disdikbud Lebak jumlah Angka Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Lebak sebanyak 25.359 orang, pada tahun anggaran 2017 telah dilakukan pendekatan sehingga sebanyak 990orang dapat kembali bersekolah, itu pun melalui program pendidikan non formal, data ATS dan kembali ke sekolah ini didapat dari Kemendikbud, dan Disdikbud Kabupaten Lebak tidak pernah tahu siapa dan ada dimana anak-anak usia sekolah tersebut berada.

image002Narasumber selanjutnya perwakilan dari Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), Ir. Siti Sofiah, M.Sc, menjelaskan tentang “Konsep Dasar: Apa dan Mengapa SIPBM”. Beliau menjelaskan bahwa SIPBM adalah Metode pengumpulan data dari MASYARAKATolehMASYARAKATuntuk MASYARAKAT & PEMERINTAH. Data yang  dihasilkan dapat digunakan untuk mengembangkan rencana aksi yang dapat membantu mengatasi permasalahan di tingkat masyarakat. SIPBM diciptakan karena:

  1. Pemerintah memiliki target penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun dan memerlukan datapendidikan yang secara akurat menggambarkan situasi pendidikan anak;
  2. Kebijakan desentralisasi dalam bentuk otonomi pemerintah kabupaten/kota baru diterapkan. Konsekuensinya, pemerintah kabupaten/kota harus menyusun perencanaan dan menentukan prioritas pembangunan di wilayahnya;
  3. Sistem pendataan persekolahan yang dilaksanakan pada sebelum otonomi daerah sedang dalam proses mencari mekanisme yang sesuai sehingga belum dapat berjalan lancar;
  4. Belum ada yang mengumpulkan data anak yang tidak berada dalam sekolah karena Kementerian mengumpulkan data berdasarkan laporan dari sekolah sehingga tidak diketahui jumlah anak yang belum atau tidak berada di sekolah, khususnya anak usia 7 – 15 tahun yang menjadi target Wajar Dikdas;
  5. Data diperlukan untuk menentukan prioritas pembangunan, pengalokasian sumberdaya, serta menyusun program dan target pembangunan;
  6. Pemerintah tidak mungkin dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat untuk memberikan layanan pendidikan yang optimal. Peran serta masyarakat menjadi salah satu faktor penting. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting.

Tahun 2014: Modifikasi SIPBM Pendidikan menjadi Pembangunan yang meliputi data multi-sektoral. Tujuan awal: untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah anak usia 0-18 tahun yang tidak bersekolah termasuk lokasi/tempat tinggal mereka dan alasan mereka tidak bersekolah untuk mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk dapat membawa mereka ke sekolah. Pengumpulan data secara sensus (mencacah seluruh keluarga yang ada di suatu wilayah administrasi). Pencacah adalah anggota masyarakat di sekitar lokasi, seperti  tokoh masyarakat, aparat RT/RW/Dusun, karang taruna, kader PKK.

Menurut Ir. Siti Sofiah, M.Sc, Kemendikbud sudah menyiapkan sistem aplikasi SIPBM yang dapat digunakan melalui Android, dimana para pencacah data dapat menginput data secara Offline jika tidak ada internet, setelah itu di upload secara Online saat sudah ada internet, sehingga data tersebut langsung terhubung ke server. Data pada Dapodik akan terhubung/ngelink dengan sistem aplikasi SIPBM.

Dalam acara itu juga dijelaskan oleh narasumber dari UNICEF, Muhammad Nehru Sagena, SIP, M.Si tentang “Sharing Pengalaman SIPBM”. Pa Nehru menjelaskan dukungan UNICEF:

  1. Tahap IDukungan teknis dan anggaran untuk daerah yang baru akan melaksanakan atau piloting SIPBM.
  2. Tahap IIDukungan teknis dan cost sharing untuk implementasi lebih luas SIPBM di daerah yang telah menyelesaikan piloting.
  3. Tahap IIIDukungan teknis dengan pembiayaan sepenuhnya dari pemerintah daerah untuk pelaksanaan SIPBM di seluruh kecamatan di Kabupaten.
  4. Tahap IV: UNICEF memfasilitasi knowledge sharing pelaksanaan SIPBM ke daerah-daerah yang baru akan memulai program ini.
  5. Mendukung sosialisasi dan implementasi SIPBM di Kabupaten/Kota
  6. Mendukung tindak lanjut hasil SIPBM di desa dan Kabupaten/Kota
  7. Mengembangkan sistem aplikasi SIPBM
  8. Memfasilitasi upaya memasukkan SIPBM dalam perencanaan pembangunan desa di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Pa Nehru juga menjelaskan bahwa SIPBM adalah PENDATAAN BERBASIS AKSI, ciri khas data SIPBM yaitu data mikro (by name by address) sehingga mudah diintervensi. Ada 3 kategori tidak sekolah yaitu: Belum pernah sekolah, Lulus tidak lanjut, dan Putus sekolah. Data yang harus diinput oleh pencacah terdapat beberapat Instrumen Keluarga (IK) SIPBM. Berikut beberapa tindak lanjut SIPBM di beberapa Kabupaten sebagai berikut:

1) Kabupaten Brebes:

• Pendirian PKBM Sahabat Ilmu dan PAUD Bustanul Ulum.
• Pembuatan Akte gratis untuk 233 Anak.
• Pembentukan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) dan Buku Rekening.
• Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) .
• Bekerjasama dengan CSR.
• Kepala Desa membuat anggaran untuk Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) melalui APBDes.
• Membuat Perbup tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan Dua Belas tahun kabupaten Brebes.

2) Kabupaten Bone:
• Perbaruan data SDD melalui APBDesa (Rp. 10.500.000) per desa, tahun 2016.
• Peraturan Bupati No.15/2016 tentang Percepatan Peningkatan IPM.
• Kepala Desa dan Ketua LPM mengunjungi keluarga Anak Tidak Sekolah.
• Gerakan Kembali Bersekolah (GKB).
• Membuat SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun Desa Malimongeng.
• Bappeda mengeluarkan Surat Tugas percepatan peningkatan IPM Kab.Bone.
• Penguatan media kesehatan Ibu dan Anak.
• Membuat Ayat-ayat Cinta.

3) Kabupaten Banda Aceh:
• Membuat situs: www.sipbmbandaacehkota.go.id
• Data SIPBM digunakan untuk program MCA Indonesia (listrik dan air bersih).
• Pengembalian anak putus sekolah.
• Pembukaan kelas jauh (SD) di Desa Kurrak dan Desa Pallata,
• Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu melalui ALOKASI Dana Desa (ADD) di Desa Batu
• Pemberian beasiswa melalui dana amil zakat tingkat desa di Desa Bussu
• Penyediaan sarana transportasi ke SMP Desa Landi kanusuang
• Penyediaan sarana transportasi (pete-pete) ke SMP Desa Katumbangan (dana BAZDA)

4) Kabupaten Mamuju:
• Pembuatan Buku saku Pembangunan Desa.
• Pembangunan SIOLA (PAUD-HI).
• Melakukan diskusi dengan anak tidak sekolah.
• Gerakan Kembali Bersekolah (GKB).
• Kapolres dan Babinkantibmas mengembalikan anak ke sekolah.
• Meraih rekor Muri untuk kategori jumlah anak yang kembali bersekolah.
• Program desa tuntas wajib belajar 9 tahun.
• Pembuatan Perbup tentang pengelolaan data pembangunan berbasis masyarakat di kabupaten Mamuju.

Dalam acara tersebut diadakan diskusi dan tanya jawab, hasil dari diskusi dan tanya jawab, Dinkes, Disdikbud, Disdukcapil sangat mendukung SIPBM dilaksanakan di Kabupaten Lebak, karena meeka membutuhkan data yang ada di dalam SIPBM, selama ini mereka kesulitan untuk mendapatkan data tersebut. Kepala Disdikbud berharap setelah acara ini akan ada tindak lanjut/ rencana aksi untuk melaksanakan SIPBM di Kabupaten Lebak.