PENTINGNYA MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI SEBAGAI UPAYA PENANGANAN FAKIR MISKIN

Potret kemiskinan Kabupaten Lebak dari waktu kewaktu terus mengalami perbaikan, dari 9,50 persen atau 118.560 jiwa pada Tahun 2013 menjadi 8,64 persen atau 111.080 jiwa pada Tahun 2017. Secara nasional masih terdapat permasalahan dalam pemberian bantuan social bagi fakir miskin, tidak terkecuali di Kabupaten Lebak. Permasalahan tersebut terutama dalam hal data sasaran penerima bantuan. Saat ini masih terdapat kondisi penduduk yang secara kasat mata berhak memperoleh perlindungan social, namun tidak terdapat pada data yang dimiliki pemerintah. Sebaliknya ada juga individu yang tidak berhak mendapatkan perlindungan social karena statusnya tidak miskin, namun masih mendapat bantuan social. Ujar kepala Bappeda Kabupaten Lebak pada Rapat Dinas Perangkat Daerah Bersama Bupati Lebak pada beberapa hari yang lalu

Pemerintah pusat dalam hal ini diwakili oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan beserta kementerian social menginisiasi untuk membuat mekanisme pemutakhiran data terpadu fakir miskin secara mandiri, sebagai tindak lanjut  Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 32/HUK/2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 24/HUK/2016 tentang Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Dengan adanya mekanisme pendaftaran mandiri pembaharuan data bisa dilakukan secara real time  sehingga penerima bantuan sosial diharapkan bisa tepat sasaran.

Pada akhir Tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak telah melaksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) kepada Aparatur Kecamatan dan Desa. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk membangun pemahaman yang sama terhadap konsep implementasi MPM yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Pemutakhiran data tersebut akan dilakukan proses inputingnya setiap bulan Mei dan November setiap tahunnya.

Alur Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sebagaimana berikut :

  1. Pendaftaran, Pendaftar mendatangi Petugas Pendaftar atau Petugas Pendaftar mendatangi rumah tangga yang diduga miskin;
  2. Identifikasi Awal, Pencocokan Data Rumah Tangga pendaftar dengan Data Terpadu PPFM,serta Penetapan daftar rumah tangga yang akan diverifikasi/validasi (prelist).
  3. Verifikasi Rumah Tangga, memverifikasi rumah tangga yang memenuhi kriteria untuk divalidasi, Data hasil verifikasi tersebut selanjutnya diinput secara elektronik yang disiapkan oleh Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM.
  4. Pemutakhiran Data Terpadu PPFM, Pemeringkatan ulang rumah tangga lama dan baru Menggunakan metode PMT
  5. Pemutakhiran Daftar Sasaran Penerima Program, Menggunakan basis Data Terpadu yang sudah dimutakhirkan Kriteria sasaran penerima program ditetapkan oleh K/L.